jurnaltime.co.id SOPPENG – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung Pertemuan Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Senin (2/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Tellulimpoe Darwis, S.IP., Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua PKK beserta anggota, kelompok tani, para kepala dusun, tokoh masyarakat (Tomas), tokoh adat (Toda), serta masyarakat Desa Tellulimpoe.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Tellulimpoe Darwis, S.IP. mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD Provinsi Sulsel yang untuk kedua kalinya berkunjung ke desanya.
Ia menyampaikan bahwa Desa Tellulimpoe memiliki sejumlah kewenangan yang berada di bawah pemerintah provinsi, di antaranya Bendung Lajaroko, Irigasi Salo Bunne, serta beberapa ruas jalan provinsi yang melintasi wilayah desa.
“Kami berharap melalui kunjungan ini, berbagai persoalan dan keluhan masyarakat Desa Tellulimpoe dapat tersampaikan langsung dan mendapat perhatian,” ujar Darwis.
Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Anarchie Arus Bakti, S.Psi., dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah desa, unsur keamanan, serta masyarakat yang telah hadir dan menyampaikan aspirasi.
Ia menjelaskan bahwa dirinya menggantikan Selle KS Dalle melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), setelah yang bersangkutan mengundurkan diri untuk maju sebagai calon Wakil Bupati Soppeng. Anarchie Arus Bakti berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Soppeng–Wajo dan merupakan legislator dari Partai Demokrat.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan DPRD Provinsi Sulsel untuk melihat langsung pelaksanaan program dan menyerap aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah agenda pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan provinsi dari arah Sidrap–Soppeng, Barru–Soppeng, serta Wajo–Soppeng yang saat ini tengah dikerjakan melalui proyek Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain itu, ia menyinggung program pemerintah pusat seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan program strategis nasional lainnya yang diharapkan dapat dirasakan hingga ke tingkat desa.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah warga menyampaikan aspirasi. Kamaruddin, warga Desa Tellulimpoe, mengharapkan adanya pembangunan lanjutan beronjong sepanjang kurang lebih 100 meter di Dusun Penre yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Sementara itu, Samsu dari Kelompok Tani Tellulimpoe meminta pembangunan bendung di sekitar Irigasi Salo Bunne guna menunjang kebutuhan air pertanian.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anarchie Arus Bakti menyampaikan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat ini untuk tahun anggaran 2026, dan besar kemungkinan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Jika memungkinkan, silakan dibuatkan proposal, insyaallah akan kami kawal,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat desa dan pemerintah provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.
0 Komentar