Pemkab Soppeng Dorong Tertib Administrasi Lewat Sosialisasi KISAK 2026

jurnaltime.co.id SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan melalui kegiatan Sosialisasi Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) dan Tuntas Layanan Adminduk Tahun 2026. 

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Soppeng, Dra. Hj. Andi Nurlina, MM, yang mewakili Bupati Soppeng, di Kantor Gabungan Dinas, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid.

Dalam sambutannya secara virtual, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ny. Naoemi Octarina Sudirman, menegaskan bahwa program KISAK telah berjalan sejak 2025 dan terus diperluas jangkauannya pada tahun 2026. Ia menekankan bahwa administrasi kependudukan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap setiap warga, mulai dari lahir hingga meninggal dunia.

“Tanpa dokumen yang sah, masyarakat akan kesulitan mengakses berbagai layanan publik seperti BPJS Kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa data kependudukan yang akurat sangat penting bagi pemerintah dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran dan berkeadilan. Dalam hal ini, PKK dinilai memiliki peran strategis sebagai ujung tombak melalui kelompok dasawisma yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Soppeng, Andi Faisal, S.Sos, dalam laporannya mengungkapkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum tertib administrasi, baik dalam kepemilikan Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, Akta Kelahiran, maupun Kartu Identitas Anak (KIA).

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendekatkan pelayanan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Data kependudukan yang akurat sangat menentukan efektivitas pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memfasilitasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta mendorong terwujudnya keluarga dengan dokumen kependudukan yang lengkap dan mutakhir.

Kepala Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan, M. Iqbal S. Suhaeb, turut mengapresiasi pelaksanaan program KISAK di Sulawesi Selatan yang dinilai sebagai salah satu yang terbaik secara nasional. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi kuat antara pemerintah dan TP PKK hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Ia juga menyoroti pentingnya pencatatan peristiwa kelahiran agar setiap anak memiliki identitas hukum sejak dini. Bahkan, melalui inovasi pelayanan yang dilakukan, akta kelahiran kini dapat diterbitkan langsung setelah bayi lahir melalui kerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas.

Dalam sambutan penutup, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Nurlina, menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran bukan sekadar formalitas, melainkan dasar untuk memperoleh layanan publik, perlindungan hukum, serta akses terhadap berbagai program pemerintah,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara Disdukcapil dan TP PKK yang terus berinovasi menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan tuntas. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus terus digencarkan secara masif dan berkelanjutan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran aktif TP PKK hingga tingkat dasawisma, serta dukungan dari camat, lurah, dan kepala desa dalam menyukseskan program ini. Masyarakat pun diharapkan lebih proaktif dalam mengurus dan memperbarui dokumen kependudukan mereka.
“Dengan data kependudukan yang akurat, program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU antara Disdukcapil Kabupaten Soppeng dan TP PKK Kabupaten Soppeng, pengukuhan Duta KISAK, serta penyerahan simbolis dokumen administrasi kependudukan.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Ketua Tim Pokja I TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Nurhayati Azis, serta Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi.
Hadir pula para kepala SKPD, camat se-Kabupaten Soppeng, pengurus PKK, serta berbagai organisasi perempuan seperti Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari, dan Persit Chandra Kirana, yang menunjukkan kuatnya dukungan lintas sektor dalam mendorong tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng.

0 Komentar