Jurnaltime.co.id SULBAR – Antrean panjang di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat menjadi perhatian serius Polda Sulbar. Kapolda Sulbar, Irjen Pol Totok Suharyanto, menyiapkan langkah pengawasan bersama Pertamina Regional Sulawesi untuk mengurai antrean sekaligus mengantisipasi dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan silaturahmi antara Kapolda Sulbar dan jajaran Pertamina Regional Sulawesi di Ruang Tamu Kapolda, Senin (26/10/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyoroti perlunya pengawasan distribusi BBM agar pasokan tetap terjaga dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui praktik penyimpangan.
Executive General Manager Regional Sulawesi mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin dengan Polda Sulbar. Ia menjelaskan, antrean BBM di wilayah Sulbar turut dipengaruhi situasi global dan konflik internasional.
Antrean yang terjadi, menurutnya, didominasi kendaraan berbahan bakar solar karena Sulawesi Barat merupakan salah satu jalur perlintasan utama angkutan barang.
Untuk mengurangi kepadatan, Pertamina mengaku telah menambah jalur pelayanan Pertalite dan berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan BBM di lapangan.
Namun, persoalan tidak hanya berkaitan dengan antrean dan pasokan. Pertamina juga menyoroti dugaan penyimpangan distribusi, termasuk pengisian solar tanpa surat rekomendasi resmi.
“Kami melihat masih terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penyimpangan. Untuk itu, kami siap bersinergi dengan Polda Sulbar melakukan pengecekan data bersama serta memperkuat pengawasan lewat satgas gabungan,” tuturnya.
Kapolda Siapkan Langkah Tegas
Merespons persoalan tersebut, Irjen Pol Totok Suharyanto menekankan pentingnya evaluasi terhadap aturan pembatasan pengisian BBM, termasuk ketentuan maksimal satu kali sehari, untuk mencegah pembelian berulang yang berpotensi disalahgunakan.
Kapolda juga mengusulkan pembentukan tim gabungan yang akan memperketat pengawasan di SPBU dan menentukan sasaran operasi berdasarkan hasil pemantauan serta data yang tersedia.
“Kami mengusulkan pembentukan tim gabungan untuk melakukan pengawasan ketat. Tim ini akan menyiapkan personel dan menentukan sasaran operasi guna mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga melakukan penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM,” tegasnya.
Menurut Kapolda, hasil pemantauan selama dua hari terakhir menunjukkan antrean di sejumlah SPBU mulai tidak terlihat. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi awal membaiknya situasi, meski pengawasan tetap perlu dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
Polda Sulbar juga mengimbau masyarakat agar tetap sabar, tertib, dan mengikuti aturan selama mengantre di SPBU.
Penanganan Narkoba Capai 80 Persen
Selain membahas persoalan BBM, pertemuan tersebut turut menjadi momentum penyampaian perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sulawesi Barat.
Kapolda memaparkan bahwa penanganan kasus narkoba di wilayah Sulbar telah mencapai 80 persen. Di sisi lain, kepolisian juga terus memetakan potensi gangguan keamanan, mulai dari konflik di sektor pertambangan yang melibatkan pihak luar hingga kasus pencurian sawit di tingkat lokal.
Polda Sulbar turut menyiapkan langkah pengamanan untuk mengawal aksi unjuk rasa yang berlangsung setiap hari agar tetap kondusif, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan didengar.
Sinergi kepolisian dan Pertamina diharapkan tidak hanya membantu mengurai antrean, tetapi juga memperkuat pengawasan agar BBM bersubsidi benar-benar disalurkan sesuai peruntukannya.
Dengan pengawasan yang terkoordinasi, distribusi BBM di Sulawesi Barat diharapkan semakin tertib, sementara dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sumber: Humas Polda Sulbar
0 Komentar