jurnaltime.co.id SOPPENG — Sektor pertanian kembali diperkuat sebagai penopang utama perekonomian Kabupaten Soppeng. Komitmen ini ditegaskan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Wilayah Soppeng Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Kamis (1/10/2026).
Dalam acara tersebut, penyerahan bantuan program OPLAH Non-Rawa dilakukan secara simbolis untuk lahan seluas 8.315,58 hektare. Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Makassar, Dr. Rustan Massinai, S.TP., M.Sc. kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E.
Program ini dirancang untuk mendorong optimalisasi lahan pertanian, memperluas areal tanam, sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Bumi Latemmamala.
Kepala BP-LIP Makassar Dr. Rustan Massinai menegaskan, bantuan ini adalah amanah yang wajib dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan tepat sasaran.
"Setiap pengeluaran harus dilengkapi bukti sah. Pertanggungjawaban tahapan sebelumnya harus selesai lebih dulu sebelum pencairan berikutnya," tegasnya.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan bersih dari segala bentuk penyimpangan mulai dari mark-up, pengarahan pembelian, pengambilan sisa anggaran, hingga penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.
"Bantuan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Audit atau pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu," tambahnya.
Pelaksanaan OPLAH nantinya akan didampingi penyuluh, serta diawasi pengawas, konsultan individu, unsur pengawasan, hingga aparat penegak hukum.
Sementara itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan, pemerintah daerah terus menjadikan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Pengembangan tidak hanya soal memperluas lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas, memperkuat infrastruktur, serta memanfaatkan teknologi dan sistem irigasi modern.
"Program OPLAH Non-Rawa ini adalah dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk memperkokoh swasembada pangan," ujar Bupati.
Di Soppeng, program menyasar 8.315,58 hektare dengan anggaran sekitar Rp38 miliar. Suwardi menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Makassar atas dukungan yang diberikan.
Dikelola dengan pola Swakelola Tipe IV, kelompok tani diberi kepercayaan merencanakan, melaksanakan, hingga mengawasi kegiatan sendiri. Karena itu, Bupati memastikan ketepatan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), tertib administrasi, serta ketepatan pelaksanaan fisik di lapangan.
Selain perluasan lahan, pemerintah juga mendorong modernisasi irigasi, termasuk program Listrik Masuk Sawah guna memperkuat pompanisasi, menjamin ketersediaan air, dan menaikkan indeks pertanaman.
"Seluruh anggaran ini adalah uang rakyat. Harus digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan petani," tegas Bupati. Ia melarang keras adanya mark-up, pemotongan hak petani, laporan fiktif, maupun penyalahgunaan bantuan.
Pengawasan ketat dan berkala diminta dilakukan agar OPLAH TA 2026 berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi petani.
Rakor ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Ketua Tim Kerja, Koordinator BPP, PPL lokasi OPLAH Non-Rawa, Manager PLN Wilayah Soppeng dan Pajalesang, pengawas kegiatan, serta para ketua dan pengurus kelompok tani.
0 Komentar