jurnaltime.co.id PASANGKAYU – Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mulai memperkuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai upaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas gizi.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu, Suhardi, S.Pd., di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu, Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut secara khusus membahas persiapan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Hadir dalam kegiatan itu Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala Dinas Kominfopers, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Kabag Ekonomi, serta sejumlah kepala bidang dan perwakilan instansi terkait.
Dalam arahannya, Suhardi menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap operasional SPPG, sekaligus mendukung keberhasilan program prioritas nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Asta Cita.
Ia menegaskan, keberadaan SPPG memiliki peran penting dalam memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat, terutama anak-anak, memenuhi standar keamanan, memiliki kandungan gizi yang sesuai, higienis, dan tepat sasaran.
"Inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi merupakan bentuk pendampingan, penjaminan mutu, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan operasional di setiap dapur," ujar Suhardi.
Ia menjelaskan, pemeriksaan akan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penerapan standar operasional prosedur (SOP), sanitasi, kebersihan dapur, kandungan gizi makanan, hingga kelengkapan legalitas penyelenggaraan SPPG.
Dalam rapat tersebut, Suhardi juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi dan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan inspeksi di lapangan dapat berjalan terarah dan sesuai ketentuan.
Penilaian kesesuaian SPPG nantinya mencakup 14 indikator utama yang dikelompokkan dalam tiga aspek, yakni keamanan pangan, legalitas dan sumber daya manusia (SDM), serta lahan dan keselamatan kerja.
Aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama, termasuk ketersediaan air bersih, penerapan rantai dingin (cold chain), sanitasi dasar, serta kelayakan fasilitas dapur.
Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pengelompokan tingkat kelayakan operasional masing-masing SPPG. Kategorinya meliputi dapur yang dinyatakan layak beroperasi, dapur yang memerlukan perbaikan minor, hingga penghentian operasional sementara bagi dapur yang membutuhkan perbaikan mayor.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berharap seluruh SPPG dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga menjamin keamanan dan kualitas gizi bagi para penerimanya.
0 Komentar